PALANGKA RAYA- Dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di wilayah perkotaan dan pedesaan, Pemerintah Kota Palangka Raya mencanangkan program pengembangan berkelanjutan dengan pendekatan lintas sektor. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi secara merata.(Kamis,10/7/25)
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, tingkat kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 3,52 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 10,7 ribu jiwa dari total 310,11 ribu penduduk. Angka ini menempatkan Palangka Raya sebagai salah satu kota dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Tengah.
Meskipun demikian, disparitas pembangunan antara kawasan perkotaan dan daerah pinggiran masih menjadi perhatian serius. Konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah urban berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di kawasan suburban yang masih memerlukan perhatian khusus.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, melalui pernyataan resminya pada Rabu (9/7/2025), menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Administrasi kota harus berkomitmen penuh dalam memastikan tidak ada wilayah yang terabaikan dalam arus kemajuan,” tegas Zaini dalam konferensi pers di Balai Kota Palangka Raya.
Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab tingginya angka kemiskinan di wilayah pinggiran meliputi:
– Keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas
– Minimnya fasilitas kesehatan yang memadai
– Kurangnya kesempatan kerja yang layak
– Keterbatasan infrastruktur dasar
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya mengembangkan strategi sinergi lintas sektor yang melibatkan berbagai stakeholder. Program pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan.
“Kami mengadvokasi implementasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi multi-sektor, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan infrastruktur,” jelasnya.
Pemerintah menekankan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak akan bersifat diskriminatif. Seluruh warga berhak mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan publik dan peluang ekonomi.
“Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, kami berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan hingga mencapai level yang lebih rendah dan meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Kota Palangka Raya, sehingga tidak ada satu pun warga yang merasa tertinggal,” pungkasnya.
Program ini akan diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik setiap wilayah. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan strategi yang komprehensif dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kota Palangka Raya optimis dapat mencapai target pengurangan kemiskinan yang signifikan dalam periode mendatang.
