PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN — Dalam upaya memastikan tidak ada warga yang tercecer dari bantuan sosial, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui program 100 hari kerja Wali Kota Fairid Naparin menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 667 Kepala Keluarga (KK) yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Terpadu Sasaran Nasional (DTSN).
Program ini menjadi salah satu langkah cepat Pemkot dalam merespons realita di lapangan bahwa masih banyak warga terdampak ekonomi yang tidak terjangkau skema bantuan pusat.
“BLT ini kami salurkan kepada mereka yang tidak masuk DTKS, sebanyak 667 keluarga, masing-masing mendapatkan Rp1,5 juta. Ini kami lakukan karena kami sadar banyak warga yang tidak tersentuh bantuan pusat, tetapi faktanya mereka sangat membutuhkan,” jelas Wali Kota Fairid Naparin, Kamis (15/5/2025).
Bantuan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya tidak hanya berorientasi pada administrasi semata, namun juga pada keadilan sosial. Fairid menegaskan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empati dan solusi.
“Saya selalu tekankan kepada dinas terkait, jangan sampai karena alasan data, warga yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. Kalau mereka sulit untuk mengurus berkas karena beban hidup, justru kita yang harus hadir membantu mereka,” tambah Fairid.
Menurutnya, bantuan ini juga menjadi bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat bawah, sekaligus upaya menekan kerentanan sosial akibat ketimpangan bantuan. Pemkot Palangka Raya juga telah menyiapkan skema monitoring dan pendataan lanjutan untuk memperbaiki akurasi sasaran di masa depan.
Dengan penyaluran BLT ini, Fairid berharap masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam kondisi sulit, dan sekaligus memperkuat ikatan antara pemerintah dan warganya.
“Ini bukan soal nominal. Ini soal perhatian. Kami ingin setiap warga merasa diperhatikan, karena Palangka Raya yang keren adalah kota yang merangkul semua, terutama yang paling lemah,” tegasnya.
