PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kantor Pertanahan guna membahas penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di wilayah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Fairid menegaskan bahwa penanganan masalah pertanahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Koordinasi yang baik sangat diperlukan agar persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujarnya, Kamis.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan dalam setiap proses penyelesaian masalah.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterima semua pihak.
Rapat tersebut juga membahas hasil audit lapangan yang telah dilakukan sebelumnya di sejumlah lokasi di Kota Palangka Raya.
Temuan dari audit tersebut dikaji secara menyeluruh untuk memetakan langkah strategis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen untuk menuntaskan berbagai persoalan pertanahan, baik yang berkaitan dengan sengketa maupun kendala administratif.
“Setiap persoalan harus segera diselesaikan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat segera diimplementasikan guna menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih tertib dan berkeadilan di Kota Palangka Raya.
