PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan. Bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (2/6/2025), Kepala Dislutkan Sri Widarnani, S.IP., M.Si., secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada sejumlah pegawai yang lulus seleksi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan penguatan ASN berbasis kompetensi. Para PPPK yang diangkat ini sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi ketat dan dinyatakan layak untuk mendukung strategi teknis sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.
“Saya berharap para PPPK yang baru saja menerima SK dapat menjadi bagian penting dari transformasi pelayanan kelautan dan perikanan, khususnya dalam mendukung program ketahanan perikanan berbasis sumber daya lokal,” ujar Sri Widarnani.
Dalam sambutannya, Sri menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme sebagai nilai dasar yang harus dijunjung dalam melaksanakan tugas.
Ia juga menyoroti bahwa kehadiran PPPK di lingkungan Dislutkan Kalteng akan memperkuat pelaksanaan program strategis, seperti: Pengembangan budidaya ikan air tawar, Pelestarian ekosistem pesisir dan perairan, Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, “Dengan tambahan pegawai ini, saya optimistis pelayanan publik semakin cepat, akurat, dan berdampak luas bagi masyarakat,” tambahnya.
Penyerahan SK berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan. Para penerima SK juga menyampaikan rasa syukur dan komitmen mereka untuk memberikan kinerja terbaik.
Kegiatan ini juga mencerminkan semangat “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), sebagai nilai dasar ASN Indonesia.
Sebagai bagian dari transparansi publik, kegiatan ini turut dipublikasikan melalui media sosial resmi Dislutkan Kalteng dan mendapat banyak respon positif dari masyarakat dan stakeholders kelautan.
