PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN – Palangka Raya, (19/3/2025). Langkah konkret dalam penertiban kawasan hutan di Kalimantan Tengah terus diperkuat. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang digelar di Aula Utama Kejaksaan Tinggi Kalteng, Senin.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dalam kesempatan tersebut, Fairid menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung upaya penertiban dan pelestarian lingkungan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan efektif di lapangan. Sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, serta aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” ujar Fairid.
Rakor ini juga dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Undang Mugopal, serta para bupati dan wali kota se-Kalteng. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk memastikan kebijakan pusat ini berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Program PKH ini bukan hanya soal penertiban, tetapi juga bagaimana kita bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah,” ungkap Agustiar dalam sambutan yang di wakili oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Sementara itu, Kepala Kejati Kalteng, Undang Mugopal, menyoroti langkah-langkah yang akan diambil dalam penertiban kawasan hutan. Mulai dari pemanggilan pelaku usaha, analisis hukum, perhitungan denda, operasi intelijen, hingga penguasaan kembali lahan yang dikelola secara ilegal.
Fairid Naparin berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi Kota Palangka Raya dan sekitarnya. Dengan sinergi yang kuat, ia optimistis bahwa keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat terwujud.
