KOTA PALANGKA RAYAWALI KOTA PALANGKA RAYA

Insentif Naik, Fairid Dorong Kinerja RT, RW, dan Damang Lebih Optimal

PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN β€” Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan perhatian khusus terhadap peran para ketua RT, RW, dan tokoh adat (Damang) dalam mendukung jalannya pemerintahan di tingkat akar rumput. Dalam program 100 hari kerja, Wali Kota Fairid Naparin memastikan peningkatan insentif sebagai bentuk penghargaan sekaligus dorongan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.

β€œSalah satu janji kampanye kami adalah menaikkan insentif bagi RT, RW, dan Damang. Alhamdulillah saat ini sudah kami realisasikan. Tinggal menunggu peraturan wali kota keluar. Anggarannya sudah siap sejak tanggal 31 lalu,” ujar Fairid dalam pemaparannya, Kamis (15/5/2025).

Peningkatan insentif ini menjadi bagian dari strategi memperkuat fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah menilai bahwa RT, RW, dan Damang memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah serta menjaga stabilitas sosial di lingkungan masing-masing.

β€œDengan insentif yang lebih layak, kami harap mereka bisa bekerja lebih optimal, lebih cepat tanggap terhadap persoalan di lingkungan mereka,” kata Fairid.

Peningkatan insentif ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan program besar peningkatan pelayanan publik berbasis komunitas. Pemerintah juga mendorong adanya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi aparatur kelurahan agar pelayanan publik semakin efektif dan responsif.

Fairid menegaskan bahwa semangat kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun Kota Palangka Raya ke depan.

β€œKami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di lini terdepan seperti RT, RW, dan Damang. Dengan dukungan mereka, pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan lebih cepat dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga penguatan sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Tampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Back to top button