PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai Pelatihan Dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 untuk Golongan II dan III Angkatan I. Kegiatan ini menjadi pondasi awal dalam membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, serta memiliki jiwa pengabdian tinggi terhadap masyarakat.
Latsar dibuka secara daring pada Selasa (29/4/2025) oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng, Rahmawati, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan hanya formalitas, melainkan proses strategis dalam mewujudkan agenda pembangunan sumber daya manusia yang selaras dengan Asta Cita Presiden.
“Latsar ini adalah pondasi. Di sinilah kita tanamkan nilai-nilai dasar ASN yang harus menjadi jiwa dalam setiap pelayanan publik. Kami ingin melahirkan ASN yang tidak sekadar bekerja, tapi juga mengabdi dengan hati,” ujar Rahmawati.
Pelatihan ini mengintegrasikan kurikulum berbasis kompetensi dengan penguatan ideologi kebangsaan, bela negara, serta internalisasi nilai-nilai inti ASN yaitu BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Sebanyak 39 peserta dari berbagai instansi Pemprov Kalteng mengikuti pelatihan intensif yang menekankan disiplin, wawasan kebangsaan, etika publik, serta pengalaman lapangan untuk menjawab tuntutan birokrasi modern yang cepat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan prima.
“ASN masa depan bukan hanya administrator, tetapi harus menjadi agen perubahan. Mereka harus mampu berpikir strategis, bergerak cepat, dan mengambil keputusan tepat demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Dalam konteks pembangunan Kalimantan Tengah sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan episentrum pertumbuhan ekonomi baru, peran ASN yang andal sangat krusial. Latsar ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan birokrat yang mampu menjawab tantangan global dan mempercepat reformasi birokrasi.
Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur negara menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.
