PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menghadiri kegiatan Dialog Menteri Sosial Republik Indonesia bersama Pilar-pilar Sosial se-Kalimantan Tengah, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai 2, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Selasa (15/04/2025).
Kegiatan ini menghadirkan langsung Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dan diikuti oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, beserta unsur Forkopimda dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Dialog ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pilar-pilar sosial merupakan ujung tombak pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial di masyarakat, mulai dari kemiskinan, bencana, hingga isu kesehatan seperti penurunan angka stunting.
“Di provinsi seluas Kalimantan Tengah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana karhutla dan banjir, keberadaan pilar sosial sangat strategis dan krusial. Mereka menjadi tangan panjang pemerintah yang menjangkau masyarakat hingga pelosok,” ujar Agustiar.
Ia juga merinci bahwa saat ini Kalimantan Tengah memiliki 232 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 545 anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), 136 anggota Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), 24 pendamping rehabilitasi sosial, 332 pekerja sosial masyarakat, serta 36 pelopor perdamaian yang tersebar di seluruh wilayah.
Gubernur menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,26 persen, berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen. Namun, ia mengakui bahwa sebagian besar penduduk miskin masih berada di wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan dasar sosial.
“Oleh karena itu, melalui program prioritas seperti Huma Betang Sejahtera, kami tengah mematangkan langkah-langkah pembangunan yang inklusif dan menyasar langsung kebutuhan masyarakat di desa dan pedalaman,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa upaya penanganan permasalahan sosial ke depan harus berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan pentingnya seluruh pemerintah daerah merujuk pada satu basis data tunggal, yakni Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“DTSEN menjadi fondasi bagi kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran. Saat ini mekanisme bagi pakai data tersebut sedang disusun oleh Bappenas. Karena itu, Kementerian Sosial belum dapat membagikan data tersebut ke daerah hingga sistem berbagi data ditetapkan secara nasional,” jelas Mensos.
Dengan sinergi antarpemerintah, pelibatan aktif pilar sosial, dan dukungan regulasi berbasis data, diharapkan berbagai persoalan sosial di Kalimantan Tengah, termasuk di Kota Palangka Raya, dapat ditangani secara lebih terstruktur dan berkeadilan.
