PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat peran dan fungsi kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik. Rapat yang berlangsung di Ruang Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jumat (24/1/2025) ini dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, serta dihadiri Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dan para camat se-Kota Palangka Raya.
– Sinergi Pemko dan Kecamatan untuk Kesejahteraan Masyarakat,
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Akhmad Husain menegaskan bahwa rapat ini menjadi forum strategis bagi para camat untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam menjalankan tugas mereka.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin menjalin sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan kecamatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan adalah garda terdepan dalam pelayanan publik, sehingga penguatan perannya menjadi sangat penting,” ujar Husain.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyoroti pentingnya penguatan tugas camat, terutama dalam menangani permasalahan kepemilikan tanah yang sering menjadi sumber konflik di Kota Palangka Raya.
“Pemerintah memiliki aset seperti tanah dan air untuk kepentingan publik, namun sering kali ada kendala dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, kami mengimbau para camat dan lurah agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat keterangan pertanahan,” tegas Arbert.
-Penyusunan SOP untuk Cegah Sengketa Tanah,
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Pemko Palangka Raya akan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperjelas mekanisme penerbitan Surat Kepemilikan Tanah (SKT).
“Kami berharap dengan adanya SOP ini, tidak ada lagi sengketa atau tumpang tindih kepemilikan lahan. Surat keterangan yang diterbitkan nantinya harus memiliki jaminan hukum yang jelas,” pungkas Arbert.
Dengan langkah ini, Pemko Palangka Raya semakin menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
