PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial terus mendorong transformasi layanan perlindungan sosial berbasis teknologi dengan menggelar Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di Aula Betang Hapakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Bank Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional percepatan digitalisasi perlindungan sosial yang melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait implementasi sistem perlindungan sosial berbasis digital yang kini diperluas cakupannya di Kota Palangka Raya.
Menurutnya, Kota Palangka Raya menjadi salah satu dari tujuh daerah percontohan di Indonesia dalam pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial, sehingga diperlukan sinergi yang kuat dari seluruh pihak agar program dapat berjalan optimal.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun pemahaman yang sama di antara seluruh sektor terkait mengenai pentingnya transformasi sistem perlindungan sosial dari pola konvensional menuju ekosistem digital yang terintegrasi,” ujarnya.
Riduan menjelaskan, digitalisasi perlindungan sosial dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola data dan penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memperoleh data masyarakat rentan secara real time sehingga memudahkan proses verifikasi, pemutakhiran data, hingga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan data masyarakat miskin dan penerima bantuan sosial dapat terintegrasi dalam satu sistem aplikasi yang akurat dan mudah diakses,” jelasnya.
Ia menambahkan, transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari seiring perkembangan teknologi informasi. Selama ini, masih ditemukan berbagai kendala dalam pengelolaan data kemiskinan, baik berupa kesalahan inklusi maupun eksklusi penerima bantuan sosial.
Karena itu, penerapan sistem digital dinilai mampu meminimalkan kesalahan data sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.
Riduan berharap perluasan program digitalisasi perlindungan sosial dapat menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem data yang lebih mutakhir, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin serta kelompok rentan.
“Momentum ini diharapkan menjadi titik awal yang kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Digitalisasi perlindungan sosial di Kota Palangka Raya tidak hanya diharapkan sukses sebagai proyek percontohan nasional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, jajaran kepala perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat Kota Palangka Raya.
