PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemkot Palangka Raya menetapkan tiga pilar utama yang menjadi landasan dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan penguatan reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemerintahan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pilar pertama yang menjadi fokus adalah penguatan sistem pencegahan korupsi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Menurut Fairid, upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Selain itu, setiap perangkat daerah juga didorong untuk menerapkan manajemen risiko dan pengawasan secara berkala guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pilar kedua berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, responsif, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.
Melalui penyederhanaan prosedur pelayanan serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Fairid menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, pilar ketiga menitikberatkan pada pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan transparansi di lingkungan birokrasi.
Pilar ini diarahkan untuk membentuk aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
“Sinergi di antara ketiga pilar utama tersebut akan menjadi motor penggerak yang efektif dalam mewujudkan predikat Kota Antikorupsi yang sesungguhnya,” kata Fairid.
Ia menambahkan, keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Melalui penguatan sistem pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan budaya kerja yang berintegritas, Pemerintah Kota Palangka Raya optimistis dapat mewujudkan birokrasi yang profesional serta mendukung pembangunan daerah yang maju, bersih, dan sejahtera.
