PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN, Palangka Raya – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya menegaskan pentingnya Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah dan mencegah sengketa pertanahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPN Kota Palangka Raya, Indra Gunawan, usai pelaksanaan Gemapatas dan penyerahan sertifikat redistribusi tanah di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Senin (20/1/2025).
Menurut Gunawan, banyak persoalan pertanahan—termasuk sengketa dan praktik mafia tanah—berakar dari kelalaian masyarakat dalam memasang tanda batas yang jelas dan permanen.
“Salah satu penyebab sengketa tanah adalah batas-batas yang tidak terpasang dengan baik. Gerakan ini menjadi upaya bersama agar masyarakat lebih peduli, sehingga kita bisa menghindari berbagai masalah pertanahan,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Aktif Pasang Tanda Batas
BPN Kota Palangka Raya mengimbau masyarakat untuk segera memasang tanda batas tanah dan menjaga keberadaannya. Dengan tanda batas yang jelas, proses pengukuran tanah akan lebih mudah, terutama bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah.
“Melalui kegiatan ini, pengukuran tanah menjadi lebih efektif. Kami juga mendorong masyarakat untuk mengikuti program redistribusi tanah maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” tambah Gunawan.
Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan
Gunawan menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan yang berkelanjutan. Dengan kepastian hukum yang kuat, masyarakat dapat terhindar dari konflik sekaligus mendukung program pembangunan nasional.
“Kami optimistis bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, BPN, dan masyarakat, kita bisa menciptakan sistem pertanahan yang lebih baik, aman, dan bermanfaat bagi semua,” pungkasnya.
