PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah memastikan proyek pengecatan jalur sepeda di Kota Palangka Raya bukan merupakan proyek gagal. Saat ini pekerjaan masih dalam tahap penyempurnaan menyusul ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian teknis di lapangan.
Kepala Dinas PUPR Kalteng, Prof Juni Gultom, mengatakan pekerjaan tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak pelaksana dan akan dilanjutkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Kegiatan itu bukan sesuatu yang gagal, tetapi sesuatu yang akan dilanjutkan sesuai dengan hal-hal yang telah tertuang di dalam DPA kegiatan. Kesalahan-kesalahan teknis akan diperbaiki dan diusahakan sebaik mungkin,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Juni, hingga saat ini pemerintah daerah belum melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut karena hasil pekerjaan belum memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Dengan demikian, tidak ada kerugian keuangan negara sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
“Secara keuangan sampai saat ini belum ada uang negara yang tersalurkan. Ini murni dalam rangka mempercantik dan memperindah kota dan tidak dibayar oleh pemerintah selama belum sempurna sesuai spesifikasi yang ditentukan,” katanya.
Ia menjelaskan, biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta. Namun seluruh biaya tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak pelaksana dan belum dibebankan kepada pemerintah daerah.
Terkait sorotan mengenai mekanisme pengadaan yang tidak melalui proses lelang, Juni menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pekerjaan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena ini merupakan pemeliharaan rutin dan swakelola, maka tidak melalui lelang. Swakelola PUPR yang menjalankannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Aliansi Kalteng Bergerak menggelar aksi unjuk rasa dengan sejumlah tuntutan, mulai dari audit terbuka terhadap proyek jalur sepeda, transparansi penggunaan anggaran, hingga desakan agar Kepala Dinas PUPR Kalteng mundur dari jabatannya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Juni menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap pelaksanaan sehingga belum dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang gagal.
“Ini masih dalam proses pelaksanaan. Memang terjadi ketidaksesuaian dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya karena pekerjaan ini belum PHO,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalur sepeda merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok masyarakat, baik pesepeda, pejalan kaki, maupun pengguna jalan lainnya.
Menurutnya, seluruh program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dengan tetap mempertimbangkan berbagai kebutuhan pembangunan yang ada.
“Semua kegiatan pemerintah ditujukan untuk masyarakat. Sedapat mungkin semua kelompok masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik,” pungkasnya.
