PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Bergerak mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Kalimantan Tengah di Jalan RTA Milono, Kota Palangka Raya, Jumat (8/5/2026). Kedatangan massa dilakukan sebagai bentuk protes terhadap antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam aksi tersebut, massa melakukan penyegelan simbolis di area kantor sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi distribusi BBM yang dinilai belum membaik. Massa juga membentangkan spanduk protes dan menyampaikan tuntutan agar Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait kondisi pasokan BBM di Kalimantan Tengah.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Umum PW SEMMI Kalteng, Afan Safrian, mengatakan pihaknya bahkan berencana melakukan penyegelan kantor selama tiga hari apabila tidak ada langkah konkret dari Pertamina terkait persoalan distribusi BBM.
“Kami datang karena masyarakat sudah sangat gelisah. Antrean terjadi hampir satu bulan, hanya sebelumnya belum terlalu membeludak. Sekarang masyarakat antre berjam-jam setiap hari,” ujarnya.
Menurut Afan, masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya terkait distribusi BBM di Kalimantan Tengah. Karena itu, pihaknya mendesak Pertamina Patra Niaga membuka data kuota harian seluruh SPBU secara transparan kepada publik.
“Kalau data kuota harian SPBU dibuka, masyarakat bisa menilai apakah distribusinya benar-benar sampai ke masyarakat atau ada dugaan permainan dalam penyalurannya,” katanya.
Ia menilai kondisi antrean panjang yang terjadi saat ini tidak masuk akal apabila stok BBM benar-benar dalam kondisi aman seperti yang selama ini disampaikan pihak Pertamina.
“Kalau penyalurannya benar-benar sesuai, tidak mungkin terjadi antrean panjang di semua SPBU seperti sekarang,” tegasnya.
Dalam orasinya, Afan juga menyoroti dampak antrean BBM terhadap masyarakat kecil, mulai dari pengemudi ojek online, pekerja harian, hingga ibu rumah tangga yang harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar.
“Ada ibu-ibu membawa anak kepanasan, ojek online kehilangan penghasilan karena antre sampai empat jam lebih. Apakah Pertamina mau bertanggung jawab atas pendapatan masyarakat yang hilang?” katanya.
Massa aksi juga menyinggung kebijakan penertiban penjualan BBM eceran yang dinilai belum diimbangi solusi nyata bagi masyarakat. Menurut Afan, sebelum penjualan BBM eceran ditertibkan, masyarakat masih memiliki alternatif untuk mendapatkan bahan bakar sehingga antrean di SPBU tidak separah sekarang.
“Kami tidak membenarkan penjualan BBM subsidi secara eceran karena memang ada aturannya. Tapi faktanya masyarakat dulu merasa terbantu,” ujarnya.
Ia mempertanyakan kondisi antrean yang justru semakin panjang setelah pedagang eceran ditertibkan di sejumlah wilayah.
“Kenapa sekarang ketika masyarakat dan pedagang kecil dilarang menjual eceran, antrean malah melonjak? Ini yang harus dipertanyakan,” katanya.
Selain itu, massa juga mengaku kecewa karena pimpinan Pertamina Patra Niaga wilayah Kalimantan Tengah disebut belum dapat menemui massa aksi secara langsung karena sedang berada di luar kota.
“Kami tidak mau dialog tertutup. Kalau memang mau menemui masyarakat, silakan terbuka di depan publik,” tegas Afan.
Aliansi Masyarakat Kalteng Bergerak memastikan akan kembali melakukan aksi apabila dalam beberapa hari ke depan tidak ada perubahan nyata terhadap distribusi BBM di Kalimantan Tengah.
“Kalau tidak ada perubahan dan tidak ada kinerja nyata, kami akan kembali datang dan menyegel kantor ini,” pungkasnya.
