PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Kota Palangka Raya, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, kepada Wali Kota Palangka Raya di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Fairid menegaskan, meskipun kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Pemerintah Kota Palangka Raya tidak akan berpuas diri. Seluruh rekomendasi yang diberikan auditor akan segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, menjelaskan bahwa opini yang diberikan merupakan hasil pemeriksaan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Ia menilai secara umum pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah sudah berjalan cukup baik. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan raihan opini WTP ke-10 secara berturut-turut tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan mampu terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan efektivitas program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
