PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian berbagai konflik pertanahan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, sengketa lahan yang berlarut-larut dapat menghambat pembangunan serta pemanfaatan ruang kota secara optimal.
“Permasalahan pertanahan harus segera diselesaikan agar tidak menghambat pembangunan dan investasi di daerah,” ujarnya, Kamis.
Ia mendorong seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga dinas teknis, untuk lebih aktif dalam melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.
Selain itu, koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga terus ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian data kepemilikan lahan.
Menurut Fairid, sinkronisasi data sangat penting agar setiap klaim dapat diverifikasi secara objektif berdasarkan dokumen resmi dan kondisi di lapangan.
Dalam penyelesaian konflik, pemerintah daerah juga mengedepankan pendekatan humanis dengan membuka ruang dialog bagi para pihak.
“Musyawarah dan kesepakatan bersama menjadi langkah yang lebih efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat,” katanya.
Ia berharap penyelesaian melalui pendekatan dialog dapat menghindari konflik berkepanjangan serta meminimalisir proses hukum yang berpotensi memperkeruh situasi.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya optimistis persoalan pertanahan dapat ditangani secara lebih cepat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak
