PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah memilih tidak melakukan intervensi langsung terkait kenaikan harga plastik. Pemerintah lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat serta pengawasan kondisi pasar.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menyatakan bahwa plastik bukan komoditas yang diproduksi di wilayah tersebut, sehingga pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk dinamika global.
“Plastik itu tidak diproduksi di sini, jadi banyak faktor yang memengaruhi, terutama kondisi global,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan, langkah pemerintah saat ini lebih difokuskan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan plastik, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan tersebut.
Selain itu, isu mikroplastik juga menjadi perhatian, sehingga penggunaan bahan alternatif yang lebih alami dan ramah lingkungan dinilai sebagai solusi yang lebih aman.
“Kami mengedukasi masyarakat untuk beralih ke bahan yang lebih natural dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Pemprov melalui dinas terkait telah melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional maupun ritel modern untuk memastikan perkembangan harga kebutuhan masyarakat, termasuk plastik.
“Dinas perdagangan sudah turun langsung ke lapangan untuk mengecek harga,” tambahnya.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pusat.
Pemprov Kalteng juga menegaskan bahwa penanganan kenaikan harga tidak hanya terfokus pada satu komoditas, melainkan mencakup seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak dinamika ekonomi.
