PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Upaya menjaga stabilitas di wilayah pertambangan rakyat terus diperkuat. Unit II Ekonomi Polresta Palangka Raya menggandeng Ketua Umum Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR KT), Agus Prabowo Yesto, dalam langkah preventif untuk mencegah potensi gesekan sosial.
Kolaborasi yang dilakukan pada pertengahan April 2026 ini menitikberatkan pada penguatan komunikasi antara aparat, pemerintah daerah, dan komunitas penambang, sebagai upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Dalam pertemuan tersebut, Polresta Palangka Raya mendorong APR KT agar berperan aktif mengedukasi anggota serta masyarakat penambang untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
Ketua Umum APR KT menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban di kawasan pertambangan.
“Kami ingin para penambang bisa bekerja dengan aman dan tidak melanggar aturan. Edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar tidak terjadi konflik,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini banyak persoalan di sektor pertambangan rakyat muncul akibat minimnya pemahaman terhadap regulasi serta kurangnya akses terhadap perizinan resmi.
Karena itu, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memfasilitasi pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga aktivitas penambangan dapat dilakukan secara legal.
Menurut Agus, sektor pertambangan rakyat telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat di Kalimantan Tengah. Namun di sisi lain, para penambang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rumitnya birokrasi hingga keterbatasan informasi teknis.
“Kami tidak ingin terus berada dalam ketidakpastian. Penambang rakyat butuh kepastian hukum agar bisa bekerja dengan tenang,” tegasnya.
Sementara itu, Polresta Palangka Raya menekankan pentingnya peran aktif komunitas penambang sebagai mitra dalam menjaga keamanan wilayah. Pendekatan persuasif dinilai menjadi langkah efektif untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus mencegah potensi konflik sejak dini.
Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta iklim pertambangan rakyat yang lebih tertib, aman, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan lingkungan.
