PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (3/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas capaian, tantangan, serta kendala pelaksanaan Stranas PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kunjungan Tim Stranas PK yang akan melakukan evaluasi terhadap implementasi aksi pencegahan korupsi di daerah.
Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak hanya menjadi tugas aparat pengawas maupun penegak hukum, tetapi memerlukan dukungan dan komitmen seluruh unsur pemerintahan.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” ujarnya.
Linae menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Stranas PK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Melalui implementasi program tersebut, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengelolaan sumber daya dan anggaran secara lebih optimal.
“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Selain itu, Linae meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam agenda evaluasi agar mempersiapkan data dan dokumen pendukung secara maksimal. Kesiapan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran proses evaluasi serta memastikan seluruh capaian dan progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dapat disampaikan secara komprehensif.
“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Sulistiono, menjelaskan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan untuk mematangkan persiapan seluruh perangkat daerah yang akan terlibat dalam kunjungan Tim Stranas PK. Menurutnya, sejumlah organisasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam penyediaan data, informasi, serta dokumen yang dibutuhkan selama proses evaluasi berlangsung.
“Rapat koordinasi ini diperlukan karena perangkat daerah yang hadir akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dan penyediaan data pendukung,” ujarnya.
Eko menambahkan, kunjungan Tim Stranas PK bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasinya.
Menurutnya, tim yang akan melakukan evaluasi tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melibatkan sejumlah kementerian terkait guna menilai efektivitas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di daerah.
“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah. Selain melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan tersebut juga didampingi kementerian terkait guna menilai pelaksanaan dan efektivitas aksi pencegahan korupsi di daerah,” katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap seluruh perangkat daerah semakin siap menghadapi proses evaluasi yang akan dilakukan Tim Stranas PK. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
