PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib dan terintegrasi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat sistem administrasi pertanahan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
“Penataan administrasi tanah bukan sekadar urusan dokumen, tetapi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan aset masyarakat,” ujarnya, Kamis.
Ia menjelaskan, administrasi pertanahan yang rapi dan berbasis data yang terintegrasi, termasuk digitalisasi, dapat meminimalkan potensi sengketa lahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan di wilayah perkotaan.
Fairid juga mengapresiasi upaya BPN dalam mendorong program sertifikasi tanah melalui berbagai skema yang terus diperluas kepada masyarakat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada peran aktif perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam melakukan verifikasi data di lapangan.
“Validasi data yang akurat di tingkat bawah menjadi kunci agar proses legalitas tanah berjalan lancar,” katanya.
Selain memberikan kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan juga dinilai memiliki dampak positif terhadap iklim investasi daerah.
Menurut Fairid, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal jika status kepemilikan lahan jelas dan terjamin secara hukum.
Dengan sistem pertanahan yang transparan dan tertata, pemerintah optimistis percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya.
