PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan responsif selama proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah.
Pemeriksaan tersebut difokuskan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Fairid menegaskan bahwa keterlibatan aktif seluruh kepala OPD sangat penting agar proses audit berjalan lancar tanpa kendala teknis.
“Setiap data dan dokumen yang dibutuhkan auditor harus disiapkan secara cepat dan akurat,” ujarnya, Kamis.
Ia menambahkan, koordinasi yang baik antara tim auditor dan jajaran pemerintah daerah akan sangat menentukan kualitas hasil pemeriksaan serta ketepatan waktu penyelesaian audit.
Menurutnya, kecepatan dan validitas informasi menjadi kunci utama dalam memberikan gambaran objektif terhadap kinerja keuangan daerah sepanjang 2025.
“Saya minta tidak ada penundaan dalam penyampaian data. Semua harus responsif dan terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fairid mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap proses audit merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh perangkat daerah.
Sikap kooperatif dari OPD, lanjutnya, juga menjadi bentuk komitmen dalam mendukung upaya pemerintah kota mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Ia berharap sinergi yang terjalin selama proses audit dapat meminimalisir temuan administratif serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan di masa mendatang.
Dengan demikian, proses pemeriksaan LKPD 2025 dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
