PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Upaya pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menghadapi kendala. Hingga saat ini, jumlah usulan formasi dari pemerintah daerah ke pusat disebut belum mendekati target nasional satu juta guru.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menilai persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti secara serius.
Ia mengaku baru mengetahui perkembangan terbaru terkait belum optimalnya usulan formasi tersebut. Untuk itu, pihaknya berencana memanggil instansi terkait guna memperoleh penjelasan lebih rinci.
“Kita akan usulkan Rapat Dengar Pendapat dengan badan kepegawaian untuk mengetahui kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan formasi guru PPPK bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut masa depan tenaga pendidik serta kualitas pendidikan di daerah.
Freddy menegaskan, DPRD Kalteng akan segera menjadwalkan RDP dengan Badan Kepegawaian dan instansi teknis lainnya dalam waktu dekat.
“Ini persoalan penting dan mendesak karena berkaitan dengan hak para guru honorer. Harus segera kita bahas bersama,” tegasnya.
Ia berharap melalui forum RDP tersebut, akan diperoleh kejelasan data, evaluasi kebutuhan riil tenaga pengajar, serta langkah konkret untuk mendorong penambahan formasi guru PPPK.
Dengan demikian, aspirasi para guru honorer yang selama ini menanti kepastian status dapat segera mendapatkan solusi yang berpihak dan berkelanjutan.
