PALANGKA RAYA, Palangkaraya Semakin Keren – Komisi III DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada tahun 2026.
Permasalahan tersebut menjadi perhatian saat Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, melakukan kunjungan kerja ke SDN 2 Palangka, beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, termasuk keterbatasan tenaga pengajar di lapangan.
Arif mengatakan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, sebanyak 94 guru dijadwalkan memasuki masa pensiun pada tahun ini. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi proses belajar mengajar apabila tidak segera diantisipasi.
“Jumlah guru yang akan pensiun cukup besar. Karena itu diperlukan langkah konkret agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal dan tidak mengurangi kualitas pendidikan,” ujarnya.
Menurut Arif, saat ini beberapa sekolah bahkan terpaksa kembali melibatkan tenaga pendidik yang telah memasuki masa purnatugas untuk membantu mengisi kekurangan guru di sejumlah kelas.
Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga pengajar masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Untuk mengatasi persoalan itu, Komisi III DPRD Kota Palangka Raya mendorong adanya kebijakan khusus terkait kebutuhan tenaga pendidik, termasuk membuka peluang pengecualian terhadap kebijakan moratorium penerimaan aparatur sipil negara untuk formasi guru.
“Kami memahami adanya kebijakan pengendalian belanja pegawai, namun sektor pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas. Karena itu perlu dipertimbangkan solusi khusus untuk pemenuhan tenaga guru,” katanya.
Selain itu, Arif menilai skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan jangka panjang dunia pendidikan, terutama dalam menjaga ketersediaan tenaga pendidik secara berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun langkah strategis yang mampu menjamin ketersediaan guru di seluruh satuan pendidikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah dapat terpenuhi sehingga proses pembelajaran berjalan maksimal dan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tetap terjaga,” tegasnya.
DPRD Kota Palangka Raya berharap persoalan kekurangan tenaga pengajar dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat agar sektor pendidikan tetap berjalan baik dan mampu mencetak generasi muda yang berkualitas di masa mendatang.
